BNI Diduga Blokir Rekening Agen, Pengacara Tuntut Rp 2 Miliar dan Laporkan ke Polisi

Kasus pemblokiran rekening nasabah oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) Persero Tbk di Palu menarik perhatian publik dan menuai kritik tajam. Seorang pengacara yang mewakili nasabah yang terdampak, Agus Salim, telah mengajukan somasi hukum terhadap bank tersebut. Ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap praktik perbankan yang dinilai merugikan pihak nasabah tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Kronologi Pemblokiran Rekening

Muhammad Zulkifli, seorang nasabah BNI yang juga merupakan agen 46 BNI, mengalami pemblokiran rekening yang sangat merugikan. Berdomisili di Kota Palu, dengan NIK 7271021611870002, ia telah menjadi nasabah aktif bank tersebut. Namun, pada tanggal 2 April 2026, rekeningnya dengan nomor 1919254275 tiba-tiba diblokir oleh BNI KCU Palu tanpa pemberitahuan resmi, konfirmasi, atau keputusan hukum yang mendasarinya.

Akibat dari pemblokiran ini, Zulkifli terpaksa menghentikan semua aktivitas usaha dan keuangannya selama enam bulan terakhir. Hal ini jelas berdampak signifikan, tidak hanya pada usaha pribadi, tetapi juga pada karyawan yang bergantung pada gaji dari usaha tersebut.

Tuntutan Hukum yang Diajukan

Dalam somasi resmi yang dikeluarkan dengan nomor SOMASI/FAR-SULTENG/BNI-PALU/IX/2026, Front Advokat Rakyat (FAR) Sulteng menuntut beberapa hal dari BNI KCU Palu:

• Membuka blokir rekening dalam waktu 3×24 jam setelah somasi diterima.
• Memberikan penjelasan tertulis terkait dasar hukum pemblokiran tersebut.
• Memberikan ganti rugi sebesar Rp2.000.000.000, termasuk kerugian omzet, gaji karyawan yang tidak terbayar, denda usaha, dan pencemaran nama baik.
• Membayar biaya jasa advokat sebesar Rp50.000.000.

Dasar Hukum yang Diduga Dilanggar

Menurut FAR Sulteng, tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh BNI KCU Palu diduga telah melanggar sejumlah ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa pasal yang dinilai dilanggar adalah:

• Pasal 29 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mengatur kewajiban bank untuk menjaga kerahasiaan nasabah.
• Pasal 24 POJK No. 6/2022, yang mewajibkan bank memberikan informasi yang jelas dan konfirmasi sebelum mengambil tindakan terhadap rekening nasabah.
• Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain harus mendapatkan ganti rugi.
• Pasal 335 KUHP, yang mengancam dengan pidana penjara hingga satu tahun bagi pelaku yang melakukan tindakan tidak menyenangkan secara melawan hukum.

Pernyataan Resmi Koordinator FAR Sulteng

Agus Salim, selaku Koordinator FAR Sulteng, menegaskan bahwa pemblokiran rekening secara sepihak tanpa adanya putusan pengadilan merupakan tindakan yang sewenang-wenang. Ia menyatakan, “Uang yang berada di rekening adalah hak milik nasabah, bukan milik bank. Bank seharusnya bertindak sebagai penitip dana.”

Salim juga menambahkan bahwa jika BNI KCU Palu tidak menunjukkan itikad baik dalam waktu yang ditentukan, pihaknya akan mengambil langkah hukum lebih lanjut. Ini termasuk melaporkan kasus ini ke kepolisian berdasarkan Pasal 335 KUHP, mengadukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, serta mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Palu dengan tuntutan ganti rugi miliaran rupiah.

Menurutnya, isu ini bukan sekadar masalah teknis perbankan, melainkan menyentuh hak konstitusional nasabah yang dilindungi oleh Pasal 28G UUD 1945. Pemblokiran yang dilakukan BNI tanpa surat resmi dari OJK, tanpa putusan pengadilan, dan tanpa konfirmasi jelas merupakan pelanggaran hukum yang serius.

Implikasi Pemblokiran Rekening

Kasus pemblokiran rekening yang dihadapi oleh Muhammad Zulkifli ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam hubungan antara bank dan nasabah. Ketidakpastian yang ditimbulkan oleh tindakan sepihak bank tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan secara keseluruhan.

Banyak nasabah yang mungkin merasa terancam jika bank memiliki wewenang untuk memblokir rekening tanpa proses hukum yang jelas. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian dan kecemasan di kalangan nasabah yang lain, yang pada gilirannya dapat berimplikasi pada stabilitas finansial mereka. Untuk itu, penting bagi lembaga perbankan untuk lebih transparan dalam kebijakan mereka dan memberikan penjelasan yang memadai kepada nasabah.

Prinsip Keadilan dalam Perbankan

Prinsip keadilan harus selalu menjadi landasan dalam praktik perbankan. Nasabah berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka, termasuk hak untuk diberi informasi yang jelas dan akurat terkait rekening mereka. Dalam konteks ini, BNI KCU Palu diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat demi menyelesaikan masalah ini secara adil dan transparan.

Selain itu, lembaga perbankan juga perlu memperkuat mekanisme komunikasi dengan nasabah, sehingga setiap tindakan yang diambil dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, kepercayaan nasabah terhadap bank dapat terjaga, dan potensi konflik dapat diminimalisasi.

Path Forward for Financial Institutions

Ke depan, bank-bank di Indonesia, termasuk BNI, perlu merevisi kebijakan internal mereka yang berhubungan dengan pemblokiran rekening. Setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan etika yang tinggi. Selain itu, edukasi kepada nasabah mengenai hak-hak mereka juga sangat penting untuk mencegah kasus serupa di masa mendatang.

Bank harus berkomitmen untuk melakukan tinjauan terhadap proses pengambilan keputusan yang dapat berdampak pada nasabah. Dengan cara ini, mereka tidak hanya melindungi kepentingan nasabah tetapi juga reputasi dan integritas lembaga perbankan itu sendiri.

Kesimpulan dari Kasus Ini

Kasus pemblokiran rekening yang dialami Muhammad Zulkifli menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak di sektor perbankan. Penting untuk menjunjung tinggi prinsip keadilan dan transparansi dalam setiap tindakan yang diambil. Dengan memperhatikan hak-hak nasabah dan berkomunikasi dengan baik, bank dapat membangun hubungan yang lebih solid dengan nasabah, serta menciptakan lingkungan perbankan yang lebih sehat dan berkelanjutan.